Muhaimin Iskandar(Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah perlu segera menuntaskan reformasi Agraria yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama petani sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi sekaligus memberi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi secara terus menerus belakangan ini.
Menurut dia, munculnya sejumlah konflik horisontal antara petani dan pihak lainnya seperti yang terus terjadi belakangan ini, disebabkan tiga hal utama. Yaitu, ketidakjelasan regulasi lahan yang kurang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama petani. Kemudian, kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan tanah secara jelas, baik untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan. Serta, kurang optimalnya fungsi sosial tanah, baik untuk pengembangan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Manusia.
"Reformasi Agraria yang mengarah pada ketiga hal tersebut mutlak diperlukan," ujarnya, Kamis (2/7/2012).
Lebih lanjut, Cak Imin menilai, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya, perlu direvisi dan disempurnakan lagi dan semangatnya harus dikembalikan pada keberpihakan terhadap rakyat petani yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.
"Petani yang mayoritas miskin dan berada di perdesaan harus diberdayakan," tukasnya.
Dengan adanya penuntasan reformasi agraria ini, Cak Imin berharap secara langsung maupun tidak langsung negara dapat menyelesaikan berbagai persoalan pelik di masyarakat, seperti konflik horisontal dan kekerasan sosial, sekaligus dapat memberdayakan rakyat petani itu sendiri.
(ugo)
0 comments:
Post a Comment