Polri Tak Perlu Ikut Campur Tangani Korupsi Korlantas

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - DPR meminta Polri menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ambil alih penuh oleh KPK. Polri tidak legitimate walaupun legal," ungkap anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi wartawan, Kamis (2/8/2012).

Menurut Eva, Polri sudah mengklaim bahwa perkara itu tidak ditemukan indikasi korupsi. Padahal, KPK belum meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan. Sebaliknya, KPK justru menemukan bukti adanya dugaan korupsi hingga menjerat sejumlah Jenderal polisi.

Dengan mengambil alih seluruh perkara, secara teknis penyidik KPK akan lebih mudah menggunakan seluruh dokumen hasil sitaan di Gedung Korlantas Polri, kemarin. Sebagaimana diketahui, dokumen hasil sitaan KPK sempat tertahan di Gedung Korlantas. Polri beralasan ikut menangani perkara tersebut.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hadjriyanto Y Thohari. Dengan alasan apapun, kata dia, Polri tidak boleh ikut campur dalam penanganan perkara itu.

"Kenapa Polri mesti ikut? Bukankah para penyidik di KPK juga terdiri dari aparat-aparat kepolisian dan kejaksaan juga? Keikutsertaan Polri dalam proses pemeriksaan kasus yang melibatkan jenderal Polri justru akan menimbulkan tanda tanya, dan akhirnya kecurigaan publik," pungkasnya.

KPK telah menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol). Menyusul kemudian Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen proyek senilai Rp198,7 miliar itu.

Tersangka lain, yakni Budi Susanto (Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi) dan Sukoco S Bambang (Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia).

(ded)

Polri Tak Perlu Ikut Campur Tangani Korupsi Korlantas Gallery