BANDUNG - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan menengahi masalah yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terkait kasus dugaan korupsi alat simulasi SIM di Korlantas Polri.
Turun tangannya Presiden SBY diperlukan, kata Politisi Partai Golkar ini, jika KPK dan Polri terus berseteru rebutan penanganan kasus yang diduga melibatkan para petinggi Polri itu.
“Tetapi kalau ini berlarut-larut karena yang rugi adalah kita sebagai bangsa. Saya termasuk menyerukan agar Presiden Yudhoyono turun gunung untuk memerintahkan mencari jalan tengah masalah ini,” katanya, di Bandung, Sabtu (4/8/2012).
Dia mengakui ada banyak desakan yang kuat supaya Presiden SBY turun tangan menengahi kasus yang dikhawatirkan menimbulkan Buaya versus Cicak Jilid II itu.
“Memang ada desakan luas agar Presiden (SBY) turun tangan langsung untuk tengahi masalah ini. Tapi saya berpandangan kalau Polri dan KPK sudah duduk satu meja tak perlu lagi presiden turun tangan,” tambahnya.
Priyo menambahkan, Polri, KPK dan Kejagung adalah tiga institusi penegak hukum di negeri ini. Jika terjadi tubrukan di antara tiga pilar tersebut, maka yang rugi justru bangsa Indonesia sendiri.
“Karena itu sebagai pimpinan DPR RI saya betul-betul meminta agar ketiganya harus berjalan beriring , berkoordinasi dan bersinergi untuk menetapkan berbagai masalah hukum di Indonesia,” harapnya.
Di sisi lain, dugaan korupsi di Korlantas Porli sudah menjadi pembicaaraan publik yang luas dan krusial. Untuk itu, pihaknya menyarankan supaya pengusutan kasus simulator SIM lebih baik dipercayakan saja kepada KPK. Meski begitu, pimpinan KPK tetap harus berkoordinasi dengan pimpinan Polri.
“Untuk memastikan semua ini diusut secara arif dan profesional sesuai koridor hukum berlaku,” katanya.
(ris)
0 comments:
Post a Comment