Sengketa Kasus Simulator SIM, Presiden Jangan Bersikap Abu-abu

Ilustrasi (Foto: dok Okezone)

JAKARTA - Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengatakan rakyat akan menilai Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerapkan manajemen konflik, jika tidak segera menggunakan wewenang presiden untuk menengahi sengketa kewenangan antara KPK dan Polri saat ini.

Menurut dia, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY pada akhirnya harus mengambil posisi yang jelas, dan juga sikap yang jelas-tegas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara Polri dan KPK dalam menangani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM kendaraan bermotor di Korlantas Mabes Polri.

“Menghadapi masalah ini, presiden idealnya tidak mengambil posisi di area abu-abu,” kata Bambang melalui pesan singkatnya kepada okezone, Minggu (5/8/2012).

Kata dia, silang pendapat antara Polri versus KPK kian meruncing, dan cenderung kian memanas. Sebagian besar masyarakat tidak senang dengan suasana seperti sekarang, karena yang muncul adalah kesan bahwa keadaan kian karut marut.

“Presiden tidak boleh membiarkan keadaan seperti ini berlarut-larut. Jika Polri dan KPK dibiarkan dalam sengketa kewenangan, presiden bisa dianggap menerapkan manajemen konflik,” kata dia.

Lanjut dia, sebagai presiden, sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, SBY harus hadir di tengah suasana karut marut itu, tampil menggunakan semua wewenang yang ada padanya untuk mengakhiri sengketa kewenangan itu.

“Indonesia dewasa ini tidak dalam kondisi vakum kepemimpinan. Maka, pemimpin harus muncul, tampil di tengah rakyatnya, dan memberi penegasan bahwa persoalan sengketa kewenangan itu akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memberi jaminan bahwa kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri bisa dituntaskan,” jelas dia.

Bahkan kata anggota Komisi III DPR RI itu, jika ada keberanian dan kemauan bersikap tegas berdasarkan akumulasi wewenang yang ada padanya, disharmoni atau sengketa kewenangan antara Polri dengan KPK bisa diselesaikan oleh presiden dalam hitungan jam.

Selain itu, Kalau presiden berketetapan institusi apa yang berwenang menangani kasus itu, ketetapan presiden itu bukanlah sebuah intervensi atas proses hukum.

(hol)

Sengketa Kasus Simulator SIM, Presiden Jangan Bersikap Abu-abu Gallery