Kapolri Jenderal Timur Pradopo (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, tidak sepakat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus melakukan intervensi untuk menengahi polemik yang terjadi antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK-Polri seolah saling berebut untuk menangani kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.
"Menurut saya, harus ada dukungan politik bukan intervensi. Presiden harus lihat ini secara jernih. Bukan hanya bilang harus sinergi, tetapi pelajari UU-nya jangan sampai menyesali di kemudian hari dan akhirnya KPK mandul," kata Agus kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2012).
Agus berharap, Presiden SBY mampu menunjukan sikap yang bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Yakni dengan cara memberikan instruksi secara langsung kepada Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo, untuk menghentikan keterlibatan Polri dalam pengusutan kasus tersebut.
"Presiden kan yang mengangkat dan mencopot Kapolri. Kalau presiden memang punya komit dalam pemberantasan korupsi, maka dalam hal ini kami harapkan presiden bisa minta kepada Kapolri untuk tarik diri dari kasus ini. Serahkan sepenuhnya kepada KPK," jelasnya.
(put)
0 comments:
Post a Comment