Perwira TNI Ikuti Pelatihan Pencegahan Korupsi

Ilustrasi

JAKARTA - Sebanyak 155 perwira TNI mengikuti sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi.

Menurut Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan (Irjen) TNI Letjen TNI Geerhan Lantara, sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mencegah dan memberantas agar tidak terjadi korupsi di lingkungan TNI.

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penindakan," ujarnya melalui keterangan tetulis, Rabu (1/8/2012).

Geerhan menuturkan penindakan akan menghasilkan detterance effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak lebih besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang memberikan detterance effect.

"Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterance effect dan dampak lebih besar dalam jangka panjangnya," tuturnya.

Kegiatan pencegahan, kata dia, dapat berupa sosialisasi dan kampanye anti korupsi, penyampaian LHKPN, pembuatan unit pengendali gratifikasi, penyusunan kode etik, penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat (Whistle Blower System), kajian perbaikan sistem dan kegiatan yang merupakan inisiatif terkait dengan upaya pencegahan korupsi.

"Saat ini di tubuh TNI, wajib LHKPN baru sebatas kepada Perwira Tinggi namun ke depan dapat menjadi kewajiban bagi seluruh pejabat/pegawai yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional termasuk didalamnya pejabat pengelolaan anggaran serta pejabat pengadaan barang dan jasa," tegasnya.

Acara ini dapat terlaksana atas kerja sama TNI dengan KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Selain itu, sosilasasi ini juga dihadiri Dansesko TNI, para Asisten Panglima TNI, para Asisten Kas Angkatan, Kabalakpus TNI dan Wakapuspen TNI.

(ugo)

Perwira TNI Ikuti Pelatihan Pencegahan Korupsi Gallery