Soal Capres PPP, Parpol Lain Diminta Tak Ikut Campur

JAKARTA - Parta Persatuan Pembangunan meminta partai politik lain tidak ikut campur dalam penentuan capres dari partai berlambang Kabah ini. Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media DPP PPP, Muhammad Arwani Thomafi, mengatakan, partainya sudah mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam menjaring, menentukan, dan mendeklarasikan capres.

Kata dia proses ini harus berjalan secara sistematis dan tidak boleh dilompati karena sudah diatur dalam AD ART partai.

"Jadi, bila mana saat ini ada pihak-pihak di luar PPP yang mendesak untuk mendeklarasikan nama-nama capres PPP itu sama saja berupaya melakukan intervensi ke partai kami. Kami punya sistem dan mekanisme yang telah terbangun. Saat ini, sistem tersebut tengah berjalan dan akan berujung dalam Pemilu 2014 mendatang," kata dia di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Dia menegaskan, penyebutan nama-nama capres seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Anis Baswedan, dan termasuk Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali bukan bertujuan untuk kepentingan pencitraan. Sebab, nama-nama tersebut merupakan aspirasi yang muncul dari bawah dan internal PPP dalam Mukernas I, Februari 2012 lalu.

Lanjut dia, sesuai dengan mekanisme yang ada, nama-nama yang diwacanakan oleh internal partai dalam Mukernas I itu akan dibahas lebih lanjut dan dikerucutkan pada Mukernas II PPP, pada 2013 mendatang.

"Kapan deklarasi capres yang diusung PPP? kami akan putuskan setelah melalui tahapan pendalaman dan pengerucutan nama-nama tersebut dalam Mukernas II PPP dan finalnya setelah mengetahui hasil pemilu legislatif 2014 mendatang," tegas Sekretaris FPPP di DPR ini.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Thohari meminta partai politik yang akan mendukung JK untuk segera mendeklarasikan dukungannya atau menunjukan sikap yang memang serius hendak mengusung mantan wakil presiden itu. Pasalnya, penyebutan nama JK sebagai capres akan membawa implikasi, baik ke dalam maupun keluar.

Selain itu, jika nama JK tidak segera dideklarasikan maka kesan yang muncul adalah sosok JK sengaja dimanfaatkan hanya untuk komoditi semata lewat publikasi di media.

"Nama beliau jangan hanya dijadikan komoditi di berita media massa terutama untuk pencitraan. Ya harus deklarasi, UU 42 Tahun 2008 menyebutkan parpol yang mengajukan capres dan cawapres harus dilakukan secara terbuka sesuai mekanisme internal masing-masing," paparnya.
(trk)

Soal Capres PPP, Parpol Lain Diminta Tak Ikut Campur Gallery