SBY Tersandera Setgab Koalisi

Foto: dok Okezone

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari berpendapat jika memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat untuk mengganti menterinya, maka hal itu tidak perlu diwacanakan ke publik. Sebab, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya.

"Dalam konteks dan perspektif ini sebenarnya bola ada di tangan Presiden sendiri. Pasalnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri ada di tangan Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Hajriyanto menambahkan, imbauan Presiden yang dilontarkan melalui pidato tersebut dilakukan untuk menjaga keharmonisan antara Presiden dan menteri-menterinya di mata publik. Namun di sisi lain hal itu secara tidak langsung memunculkan kesan bahwa Presiden terjerat dengan koalisi.

"Saya rasa karena Presiden masih menghormati dan merasa tidak enak saja pada parpol-parpol  yang mendukungnya dalam koalisi. Pernyataan itu disampaikan presiden dengan harapan parpol-parpol dan menteri-menteri dari parpol itu tanggap sasmita (bisa mengerti sendiri atas isyarat)," sambungnya.

"Alhasil, Presiden sebenarnya membuat pasemon (sindirian) untuk menjajagi para menteri dan parpol-parpol koalisi itu apakah mereka 'tanggap sasmita' atau tidak sama sekali," terangnya.

Lebih lanjut politikus senior Partai Golkar ini menerangkan bahwa parpol-parpol di Indonesia juga memiliki doktrin untuk selalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau partai. "Dan kini persoalannya tinggal siapa yang lebih tanggap sasmita dan siapa yang tegaan dalam urusan negara. Ini cuma soal kepekaan nurani saja kok," pungkasnya.
(sus)

SBY Tersandera Setgab Koalisi Gallery