Petani Tembakau Protes Rencana Penarikan Pajak Rokok

Ilustrasi (foto: Okezone)

JAKARTA- Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) kembali menyampaikan desakan untuk perbaikan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kali ini rencana penarikan pajak rokok seperti diatur dalam UU No.28/2009 dipertanyakan, karena dinilai akan semakin membebani masyarakat.

Desakan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) DBHCHT yang diselenggarakan LPPNU bekerjasama dengan Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, (25/7/2012). FGD Dana Bagi Hasil Tembakau diikuti oleh Pengurus LPPNU se Jawa Barat, akademisi, dan beberapa utusan lembaga swadaya masyarakat.

Rencana penarikan pajak rokok, selain akan membebani masyarakat juga dikhawatirkan dana yang dihimpun tidak akan tersalurkan dengan baik, mengingat pemanfaatan DBHCHT yang juga bersumber dari tembakau selama ini belum bisa maksimal.

"Pada tahun 2014 nanti ada pajak rokok sebagai implementasi UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Jika DBHCHT saja gagal dimanfaatkan petani dan buruh tembakau dengan baik, maka dipastikan Pajak Rokok pun akan menguap begitu saja," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Andi Najmi Fuaidy dalam keterangan tertulisnya.

Kata Andy, petani dan buruh industri tembakau perlu mempertanyakan substansi UU No.28/2009 yang mengatur pajak rokok. Sebab di tengah pemanfaatan DBHCHT yang masih belum dirasakan secara maksimal, dimunculkan lagi instrumen  pajak yang juga bersumber dari industri tembakau.

"DBHCHT saja petani dan buruh tembakau belum merasakan manfaatnya, sekarang sudah siap aturan pajak rokok. Tentu beban pajak ganda itu kembali kepada masyarakat, namun tanpa dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat," tegas Andi.

LPPNU juga mendesak Kementerian Keuangan memperbaiki peruntukan DBHCHT agar lebih fokus untuk kalangan petani dan buruh industri tembakau. Menteri Keuangan harus mengakomodasi kebutuhan petani dan buruh industri tembakau dalam aturan terkait pemanfaatan DBHCHT.
(ugo)

Petani Tembakau Protes Rencana Penarikan Pajak Rokok Gallery