KPK Diminta Usut Tender Pupuk di Kementan

KPK (Foto: Heru/Okezone)

JAKARTA - Dugaan adanya permainan pada tender Paket C pengadaan Dekomposer cair dan Pupuk Hayati senilai Rp81 miliar, mengundang sorotan tajam dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Martin Hutabarat dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Karena jika dibiarkan, tidak hanya negara yang dirugikan, namun juga petani Indonesia.

“KPK harus segera mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Saya menghimbau KPK agar tidak menyepelekan dugaan adanya penyimpangan dalam lelang pupuk decomposer cair. Saya pikir ini tidak main-main,” kata Martin dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Martin juga menjelaskan, korupsi pengadaan pupuk bagi petani sangat memukul dan melukai hati rakyat. Kata dia, jika produk pupuk cair yang disediakan itu ternyata tidak memenuhi standar, bukan mustahil lahan para petani dan tanamanya akan rusak. Ancaman gagal panen pun sudah pasti terjadi.

“Persoalan petani, lahan dan terutama pupuk itu jelas sangat menyangkut kepentingan dan masa depan puluhan juta petani, tentunya jika terjadi dugaan korupsi dipupuk hayati dan delomposer cair ini sangat berpengaruh pada keberhasilan petani dalam mengelola lahannya,” kata anggota Komisi III DPR asal Fraksi Gerindra itu.

Martin menambahkan, selama ini sering terjadi bahwa harga pupuk sangat berbeda dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Harganya meningkat jauh dibanding harga yang ditetapkan pemerintah dan kualitasnya rendah dan distribusinya sering telat, tidak tepat waktu karena patgulipat. Karena itu sudah saatnya KPK jangan ragu dan berstandar ganda mengusut korupsi pengadaan pupuk tersebut,”tambahnya.

(ded)

KPK Diminta Usut Tender Pupuk di Kementan Gallery