Infrastruktur Menjadi Persoalan Serius Indonesia

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Ketersediaan infrastruktur masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah pemekaran, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Dalam kaitan ini, tidak sedikit infrastruktur yang tak terurus.
 
Menyikapi hal ini, anggota Komisi V DPR, Mohamad Toha menyatakan pembangunan infrastruktur daerah tidak bisa hanya dengan mengandalkan APBN semata. Musababnya, beban APBN sudah terlalu berat.
 
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen per tahun, maka kebutuhan dana infrastruktur diperkirakan minimal Rp400 triliun per tahun.
 
“Salah satu solusi untuk pembangunan infrastruktur daerah dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN. Melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, diharapkan bisa menjawab persoalan ini, karena bentuk kerjasama MP3EI melibatkan pemerintah-swasta,” jelas Toha dalam diskusi Strategi Pembangunan Infrastruktur Daerah Demi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di ruang Fraksi PKB, Jakarta, Selasa (10/7/2012).
 
Menurut Toha, selain sumber pembiayaan yang besar, kesuksesan pembangunan infrastruktur daerah harus ditopang perangkat peraturan dan birokrasi yang tidak bertele-tele. Tentu juga diperlukan penyiapan kelembagaan dan SDM untuk menggalang dan melayani permintaan kerjasama dengan pihak swasta, pengadaan lahan serta pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
 
“Dengan strategi tersebut, maka saya yakin akan terwujud infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas baik yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat daerah,” tandasnya.
 
Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far mengungkapkan, data statistik terbaru membuktikan Indonesia dalam hal infrastruktur masih kalah dengan Malaysia, Thailand, Turki, Brazil, dan Meksiko. “Infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh. Jelas ini sangat memprihatinkan kita semua," ujarnya.
 
Dia juga menyayangkan, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai. Sebutlah seperti pekerjaan infrastrutur yang mendukung aksesibilitas seperti jalan dan jembatan. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu irigasi. Pekerjaan infrastrutur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi.
 
Situasi ini, menurut dia, tentu tidak menguntungkan karena memicu ekonomi biaya tinggi, sumber daya alam daerah yang tidak terberdayakan secara maksimal, menambah jumlah masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran serta memicu timbulnya persoalan lain yang lebih pelik dan berkepanjangan. Pasalnya, eksistensi infrastruktur merupakan urat nadi pendorong kemajuan daerah sekaligus salah satu indikator bagi negara ini supaya mampu bersaing dengan negara lain.
 
"Untuk itu, kita tak henti-hentinya terus mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Kita juga berjuang agar anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun semakin bertambah demi tersedianya kebutuhan infrastruktur yang handal di seluruh negeri ini demi kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.

(ful)

Infrastruktur Menjadi Persoalan Serius Indonesia Gallery