Buru Djoko Tjandra, Polri Komunikasi dengan Kemenlu dan Interpol

Foto: Ilustrasi

JAKARTA- Polri mengaku senantiasa melakukan komunikasi secara intens dengan pihak Kementrian Luar Negeri dan Interpol dalam pemulangan buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra di Papua Nugini.

"Komunikasi Polri dan Kemenlu serta Interpol selalu intens dilakukan. Namun, tentu kita harus mengetahui apakah negara kita dengan Papua Nugini ada ekstradisi, apakah Papua Nugini mau menyerahkan yang bersangkutan atau tidak," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2012).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana menggunakan kesepahaman Mutual Legal Assistance (MLA) terhadap pemerintah Papua Nugini terkait pemulangan Djoko. Hal itu perlu dilakukan, lantaran Indonesia tidak bisa memaksa kepada Pemerintah Papua Nugini untuk memulangkan Djoko.

Mahkamah Agung memvonis Djoko dua tahun penjara karena bersalah dalam kasus cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan Joko membayar denda Rp15 juta, subsider tiga bulan penjara. Selain itu, dana di Bank Bali sejumlah Rp546.166.116.369
dirampas untuk negara.

Joko kemudian diketahui sudah terbang ke Papua Nugini menggunakan pesawat sewaan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sehari sebelum MA membacakan putusan itu pada 2009. Hingga kini ia masih masuk daftar buron Kejaksaan Agung dan Interpol.
(sus)

Buru Djoko Tjandra, Polri Komunikasi dengan Kemenlu dan Interpol Gallery