Apkasi Sesalkan Penangkapan Paksa Bupati Amran

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyesalkan penangkapan paksa Bupati Buol, Amran Batalipu, oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu.
 
Ketua Umum Apkasi Isran Noor menilai, penangkapan tersebut tidak manusiawi. “Kita apresiasi usaha pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan KPK, namun sangat disayangkan jika dia diperlakukan seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak melakukan perlawanan,” kata Isran di Jakarta, Senin (9/7/2012).
 
Menurutnya, kesalahan yang dilakukan oleh kepala daerah seperti bupati atau wali kota ketika melaksanakan kewenangan dalam menetapkan kebijakan tidak selayaknya dibawa ke ranah hukum pidana.
 
Hal itu, kata Isran, merujuk pada data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Mei 2012 yang menyebut sejak 2004 hingga 2012 ini, tercatat sebanyak 173 kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) terjerat kasus pidana korupsi.
 
Bahkan informasi paling mutakhir, yakni per 19 Juni 2012, disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri RI telah menandatangani izin pemeriksaan terhadap 200 kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya hal ini akan diteruskan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan.
 
“Data tersebut sangat memprihatinkan Apkasi, terlebih berdasarkan fakta di lapangan tidak sedikit rekan-rekan bupati maupun mantan bupati yang tersandung kasus korupsi tersebut yang disebabkan oleh kesalahan dalam mengambil kebijakan,” jelasnya.
 
Dia pun meminta kepada seluruh bupati, untuk membantu masalah-masalah yang terkait dengan hukum, seperti membuat suatu rumusan tentang hukum.
 
"Kalau bisa membuat fungsi hukum yang jelas, sehingga para kepala daerah dapat melakukan tugasnya dengan suatu keyakinan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum,” tutup Isran.

(ful)

Apkasi Sesalkan Penangkapan Paksa Bupati Amran Gallery