KPK Harus Jemput Paksa Ayin

Arthalyta Suryani (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Arthalyta Suryani alias Ayin diduga terlibat di dalam penerbitan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Buol Amran Batalipu, kepada PT Hardaya Inti Plantations. Namun, saat hendak dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba-tiba Ayin diketahui tengah berada di Singapura.  
 
Menurut Direktur Pukat UGM Oce Madril, jika tak kunjung memenuhi pemanggilan, KPK sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Ayin.
 
"Sebenarnya undang-undang mengijinkan KPK untuk menjemput paksa. Kalau memang KPK membutuhkan kesaksian dari Ayin. Karena saat dipanggil dia tidak datang. Maka penegak hukum bisa menjemput paksa, jika keterangan Ayin benar-benar diperlukan. Kalau di dalam negeri mungkin gampang, tidak perlu dijemput paksa," kata Oce kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (21/07/2012).
 
Selain menggunakan upaya penjemputan paksa, KPK juga bisa menjatuhkan pencekalan kepada Ayin jika telah kembali ke Indonesia. Hal ini bisa saja dilakukan jika memang Ayin berusaha untuk menghambat dan tidak kooperatif dengan KPK untuk menyelesaikan kasus tersebut.
 
"Memang kehadiran Ayin penting maka KPK harus menggunakan instrumen jemput paksa. Kalau memang tidak kooperatif bisa dicekal kalau sudah di Indonesia, biar tidak memperlambat pemeriksaan," sambungnya.
 
Kendati demikian, Oce menegaskan bahwa yang terpenting di dalam penanganan kasus ini bukanlah dimana Ayin diperiksa. Namun, seberapa penting keterangan Ayin dibutuhkan untuk pelengkapan data dalam penanganan kasus tersebut.
 
"Tapi nanti itu tergantung KPK. Kalau diperiksa di Singpura juga terserah KPK. Problemnya bukan perkara diperiksa dimana, tapi seberapa penting keterangan Ayin. Karena mungkini keterangan dia satu atau dua kali diperlukan KPK. Tidak mungkin KPK bolak-balik Singpura," pungkasnya.

(hol)

KPK Harus Jemput Paksa Ayin Gallery