Karo Harbangin Diganti, DPR Tak Jamin Penghematan

ilustrasi (okezone)

JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR hari ini mengganti Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, Sumirat. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen DPR, Nining Indra Saleh.

Menurut Nining, pejabat pengganti Sumirat diambil dari internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang dulunya juga merupakan konseptor dari Gedung Nusantara I DPR, Erry Saptaria Achyar.

"Selama ini Pak Sumirat kinerjanya bagus. Tapi beliau usianya memasuki 58 tahun, usia pensiun di sekretariat jendral. Beliau ingin memasuki jabatan fungsional di pengadaan gedung yang adanya di Kementerian PU. Penggantinya kita mintakan kembali dari PU. Karena tenaga untuk pengelolaan pembangunan untuk eselon dua kita belum punya. Kita minta secara resmi ke sana, dan beliau yang membangun gedung di Nusantara I," terang Nining kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Nining menambahkan, pihaknya hanya melaksanakan apa yang telah menjadi persetujuan pimpinan DPR untuk menentukan figur atau kriteria seperti apa yang akan dijadikan pengganti Sumirat tersebut.

"Kita bukan menunjuk orang. Kita minta dengan kriteria-kriteria sesuai dengan arahan pimpinan dewan. Kita sepenuhnya serahkan ke PU, yang memutuskan ya PU. Kita hanya keinginan untuk memiliki pekerja yang kriteria seperti ini," tegasnya.

Sementara itu, Erry yang merupakan pejabat eselon III Kasubdit pengendalian Dirjen Penataan Ruang Wilayah I Kementerian PU ini mengatakan bahwa untuk melakukan penghematan dalam pembangunan di DPR sangat sulit. Pasalnya, sebagai gedung yang menjadi pusat dari wakil rakyat, DPR harus memiliki fungsi, keselamatan, serta kenyamanan yang mumpuni.

"Yang jelas bangunan ini adalah bangunan yang sifatnya harus fungsional. Jadi harus memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna DPR. Jadi kita harus menjamin kenyamanan, keselamatan, dan aksesibilitas," terangnya.

"Kita kan punya standard harga bangunan per meter persegi. Itu kan ada bangunan umum khusus gedung sederhana dan tidak sederhana. Bangunan khusus itu tidak bisa dengan standard sederhana. Ini akan dibuat gedung prestise, jangan dilihat dari segi politik tapi dari segi kegunaannya. Jadi enggak bisa ditekan," ungkapnya.

Saat ditanya apakah nantinya dia akan menyetujui usulan pembanguinan gedung baru, lebih lanjut Erry hanya menjawab dengan normatif. "Kalau gedung baru itu kan kami akan pelajari dulu. Kalau kebijakan itu kan dari pimpinan. Itu kan dari pimpinan. Kebijakan seperti apa kita lihat. Kita akan memberikan yang terbaik lah," tandasnya.
(put)

Karo Harbangin Diganti, DPR Tak Jamin Penghematan Gallery