"Lapindo Anggap Persoalan Ganti Rugi Hanya Jual Beli Biasa"

Foto: Koran Sindo

SURABAYA - Belum tuntasnya pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo menuai reaksi dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur.

Menurut Direktur Walhi Jatim, Catur Nusantara, Lapindo cenderung menganggap persoalan pembayaran ganti rugi hanyalah masalah transaksional biasa sama seperti jual beli lahan. Namun demikian, dalam jual beli tentunya ada pinalti atau sanksi jika salah satu pihak ingkar janji.

"Pembayaran yang  dicicil ini menunjukkan Lapindo menganggap persoalan pembayaran ganti rugi korban lumpur seperti transaksional biasa. Sama seperti orang jual beli tanah. Jual beli tanah saja ada sanksinya jika ada pihak yang melakukan wan prestasi," kata Catur kepada Okezone, Minggu (17/6/2012).

Dia menjelaskan, pihak Lapindo telah melakukan pembayaran kepada korban lumpur namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Yakni, hanya membayar lunas korban lumpur yang memiliki kerugian di bawah Rp40 Juta dan yang memiliki kerugian diatas Rp40 Juta masih dibayar Rp10 Juta. Sedangkan sisanya akan diangsur hingga Desember 2012.

"Kalau memang Lapindo ingin menuntaskan persoala ini jangan janji-janji saja. Melainkan dengan realisasi," ujarnya.

Sementara masyarakat korban lumpur ini tidak mau tahu apakah saat ini perusahaan milik Aburizal Bakrie sedang terkendala keuangan atau tidak. Yang dibutuhkan oleh warga lumpur adalah realisasi pembayaran ganti rugi. Dia juga menilai pemerintah cenderung tidak berani untuk memberikan sangsi kepada Lapindo.

"Seharusnya ada pinalti. Ini lucunya ada kesan pembiaran dari pemerintah kepada pihak lapindo dengan janji-janji. Sama seperti dulu Lapindo hanya berjanji-janji saja," tukas Catur.

(sus)

"Lapindo Anggap Persoalan Ganti Rugi Hanya Jual Beli Biasa" Gallery