KY Terima Laporan DPR Soal Pemindahan Sidang Wali Kota Semarang

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY)  telah menerima laporan DPR terkait upaya intervensi terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memindahkan sidang Wali Kota Semarang nonaktif Soemarmo Hadi Saputro.

"Secara resmi sudah lapor ke KY bahwa ada proses berita acara soal pemindahan itu. Jadi DPR melihat itu bertentangan dengan prosedur sehingga DPR sebagai lembaga pengawas punya hak untuk tegur itu," kata Ketua BIdang Seleksi Hakim, Taufiqurrohman Syahuri kepada wartawan di Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2012).

Pemindahan Soemarno menurut Taufiq bukan lantaran masalah keamanan saja tetapi merendahkan martabat dan keluhuran hakim oleh sebab itu KY mempunyai wewenang guna melakukan upaya hukum.

"Apapun alasannya merendahkan martabat dan keluhuran hakim. Dan itu KY punya kewenangan untuk melakukan upaya hukum atau upaya lain. Misalnya hakim pada waktu sidang didemo. Ini jelas rendahkan martabat hakim. KY punya upaya untuk usut orang itu," terang Taufiq.

Dia menambahkan dalam menindaklanjuti laporan dari DPR tersebut akan dirampungkan selama 90 hari.

"Ini belum pernah dilaksanakan. Tapi, laporan dari masyarakat standarnya 90 hari dikerjakan. Tapi kan kadang-kadang ada kendala seperti hakim dan saksi berhalangan," tuturnya.

Pemeriksaan terhadap Soemarno, menurut Taufiq nantinya tidak akan berujung pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

"Kalau yang salah hakimnya di MKH. Tapi dalam kasus ini kan masyarakat. Jadi dalam UU KY yang baru ini, KY dapat lakukan upaya hukum atau upaya lain dalam rangka jaga keluhuran martabat hakim," ujar Taufiq.
(put)

KY Terima Laporan DPR Soal Pemindahan Sidang Wali Kota Semarang Gallery