Monday, July 23, 2012

Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir

Ilustrasi Gereja
Ilustrasi Gereja

JAKARTA - Gubernur baru Aceh, Zaini Abdullah, mengungkapkan ramainya kasus penutupan gereja di Aceh merupakan kasus yang dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu. Kata Zaini kasus tersebut sudah dikelola oleh pemerintah setempat.

"Saya kira itu hal yang di blow up pihak-pihak tertentu. Tapi itu sudah terkelola semua. Lihat saja berita-berita di internet," kata Zaini kepada wartawan usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2012).

Dia mengakui bahwa kasus tersebut memang ada. Ramainya pemberitaan kata dia, disebabkan adanya pihak yang mempolitisir kasus tersebut.

"Faktanya ada, tapi itu tergantung pada siapa yang memberitakan itu. Siapa yang berikan berita tersebut, dilihat, ternyata bukan orang yang mengetahui semuanya. Saya sudah datang ke sana (gereja-gereja itu)," jelas dia.

Namun, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu tidak mengetahui berapa gereja yang ditutup dan dialih fungsikan menjadi Madrasah atau Surau.

"Saya kurang ingat. Tapi saya kira, menurut yang sudah ada, itu satu gereja. Kemudian dijadikan tempat madrasah atau surau. Kemudian sampai enam atau tujuh, pokoknya sampai 15 lebih," imbuhnya.

Lanjut Zaini, penutupan gereja itu tidak ada persoalaan sebab sedari awal katanya pembangunan tersebut memang melanggar aturan yang ada.

"Padahal itu tidak jadi persoalan kalau semua pihak berjalan diatas rel. Ternyata mereka ini membikin (gereja) tanpa melihat kriteria, syarat-syaratnya bikin ini (gereja). Rakyat Aceh itu, rakyat yang beragama, toleransi terhadap segala agama apapun," tukas dia.
(sus)

Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Gallery

Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir Kasus Penutupan Gereja di Aceh Dipolitisir

0 comments:

Post a Comment