JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hajryanto Tohari, mengatakan, penggalangan dana untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru bukan cara yang baik. Dia khawatir, penggalangan dana ini akan berujung pada penurunan wibawa lembaga anti korupsi ini di mata masyarakat.
"Tentu akan mendelegitimasi serta menggerus kewibawaan KPK itu sendiri. Ketidaklaziman itu jika dilakukan akan memiliki implikasi yang jauh di masa yang akan datang, antara lain, misalnya, akan menjadi preseden dimana lembaga-lembaga negara yang lain akan ikut-ikutan meminta sumbangan masyarakat untuk keperluan membangun kantornya," kata dia saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Senin (25/06/2012).
Hajryanto hanya berharap agar pengajuan anggaran pembangunan gedung baru KPK bisa direstui komisi III DPR. Karena, menurutnya KPK memang membutuhkan gedung yang memadai. Dengan gedung yang baru dia juga menaruh harapan kinerja KPK lebih baik.
"Sebagai ikon pemberantasan korupsi, KPK sangat urgent dapat menempati kantor yang bagus dan memadai. Dengan gedung yang representatif dan berwibawa dengan suasana yang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang strategis itu diharapkan KPK akan lebih dapat menjalankan tugasnya dengan baik," ungkapnya.
Hajriyanto sendiri tidak terlalu mempermasalahkan apakah gedung tersebut berasal dari gedung milik pemerintah yang sudah cukup lama tidak difungsikan, atau gedung dengan bangunan baru. "Jadi yang penting KPK memiliki gedung yang bagus dan sesuai dengan penting serta strategisnya lembaga pemberantasan korupsi itu," tegasnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Golkar ini menyarankan agar sebaiknya pembangunan gedung KPK menggunakan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah, bukan berasal dari sumbangan.
"Maka yang paling baik dan ideal gedung KPK itu dibangun dengan APBN yang dianggarkan oleh negara. DPR perlu memperhatikan keperluan KPK akan gedung yang kondusif bagi peningkatan kinerjanya tersebut," tandasnya.
(trk)
Penggalangan Dana Menggerus Wibawa KPK Gallery
0 comments:
Post a Comment