Menikmati Hasil Korupsi, Partai Harus Dihukum Berat

Ilustrasi (Foto: Agung Manunggal/okezone)

JAKARTA - Kemungkinan besar, dana hasil korupsi yang dilakukan oleh para politikus mengalir ke kas partai. Untuk itu, perlu ada peraturan yang memberikan batasan-batasan terhadap gerak-gerik partai.  
Menurut pengamat politik, Sebastian Salang, perlu ada kebijakan yang mencantumkan bahwa partai harus membuat rancangan anggaran belanja yang kemudian dipublikasikan untuk mendapat penilaian publik.
 
"Buat regulasi agar parpol membuat rancangan anggaran belanja partai. Kalau sudah dibuat sampaikan kepada publik, biar publik menilai apakah rancangan anggaran dari parpol itu sudah rasional atau belum. Kalau rasional berapa biaya partai yang bisa dibiayai oleh anggota sendiri, berapa yang dibiayai oleh negara," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/6/2012).
 
Bila terdapat partai politik yang melakukan penyelewengan, terutama yang berkaitan dengan anggaran, maka harus diberi sanksi tegas, yakni berupa larangan mengikuti Pemilu.
 
"Kalau sudah jelas seperti itu maka buat aturan, kalau ada partai yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya di setop pendanaannya lalu bisa saja dibuat suatu ketentuan tidak boleh ikut pemilu," ujarnya.
 
Bahkan Sebastian menyarankan agar partai yang telah terbukti melakukan korupsi harus dibubarkan.
 
"Kalau ada partai yang terindikasi korupsi seperti kasus Hambalang misalnya maka didiskualifikasi atau bila perlu dibubarkan partainya. Jadi ada sanksi yang sangat tegas, karena mereka menggunakan uang negara," pungkasnya.

(Munir)

Menikmati Hasil Korupsi, Partai Harus Dihukum Berat Gallery