Korupsi Kian Marak, SBY Dinilai Gagal Memimpin

Presiden SBY (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA – Maraknya praktik tindak pidana korupsi, baik di kementerian maupun swasta menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengakui rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih menunjukkan angka merah pascareformasi.

Presiden SBY yang melakukan rapat kabinet terbatas di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Rabu 25 Juli kemarin dalam pidato sambutannya mengatakan, selain pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan gangguan keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) juga masih menunjukkan angka merah.

Ketua Indonesian Human Right Comitee (IHCS), Ridwan Darmawan, mengatakan, hal tersebut terjadi karena berawal dari pemimpin yang kurang mengkoordinir bawahannya.

“Ya kalau menanggapi hal tersebut, pemberantasan korupsi yang kian menurun ini akibat dari pemimpinnya. Jadi, cara memimpin kepada bawahannya kurang tegas dalam penegakan hukum,” ujar Ridwan, Rabu (25/7/2012) malam.

Ia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejatinya lebih berani dalam melibas para koruptor yang semakin merajalela dengan beragam modus operandinya. “Pemeriksaan terhadap sebuah kasus harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan melakukan upaya-upaya yang menunjukan bahwa KPK bersifat independen. Maka, dibutuhkan tenaga KPK yang profesional,” tambahnya.

Bila melihat sejumlah kasus yang hingga kini belum tuntas, seperti kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan oknum Partai Demokrat menambah daftar pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan.

“Saya pikir dengan memburuknya pemberantasan korupsi ini merupakan kegagalan dari kepemimpinan SBY. Apalagi dengan kasus Hambalang yang belum selesai, ditambah oknum Demokrat yang ada di dalamnya. Dari segi kesejahteraan rakyatnya juga belum maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengakui, rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi terus memerah pascareformasi. Selain pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan gangguan keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) juga masuk dalam kategori rapor merah.

"Yang dianggap makin merah terus terang adalah penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan masih terjadi ganggung kamtibmas yang sifatnya horizontal, bukan kekerasan negara terhadap rakyat tapi konflik komunal secara horizontal," ujar Presiden dalam sambutannya saat rapat kabinet terbatas di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu kemarin
(put)

Korupsi Kian Marak, SBY Dinilai Gagal Memimpin Gallery