DPR Desak Polri Tarik Pasukan dari PTPN

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA – Poltikus PPP Ahmad Yani mengeritik keras kebijakan Kapolri yang tetap mengirim Pasukan Brimob dari Polda Bangka Belitung (Babel) dan Kalapa Dua Depok. Kata dia, Polri harus menarik seluruh pasukan Brimob yang masih berada di lokasi kejadian bentrok di desa Limbang Jaya atau desa-desa sekitarnya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
 
Sebab menurut dia, polisi dibiayai oleh uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana seharusnya, Polri memberikan perlindungan terhadap rakyat, bukan melindungi Korporasi (PTPN VII).

“Mendasak Kapolri segera manarik selauruh Pasukan Brimob dari daerah Perkebunan PTPN VII,” ungkap Yani kepada Okezone, Minggu (30/7/2012).

Seharusnya kata dia, pendekatan dialoag dan persuasif yang dikedepankan, karena warga bukanlah teroris yang harus dihadapi dengan senjata oleh pasukan Brimob.

Di samping itu dia juga mendesak Kapolri segera untuk memeriksa Pejabat Polda Sumatera Selatan yang memerintahkan operasi tersebut dan Kapolres Ogan Ilir serta pimpinan pasukan dilapangan.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga mendesak Komnas HAM agar segera turun tangan untuk melakukan investigasi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran SOP atau bahkan terjadinya pelanggaran HAM.

“Saya meminta seluruh warga agar tidak terpancing provokasi, untuk melalukan tindakan kekerasan atau tindakan balasan. Biarkan proses hukum yang mengusut dan menyelesaikan kasus bentrok antara warga dengan polisi,” punkasnya.

(hol)

DPR Desak Polri Tarik Pasukan dari PTPN Gallery