SBY Harus Berani Pecat Menteri yang Terindikasi Korupsi

Presiden SBY (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, memandang sinis pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat rapor merah.

Meski dia tidak membantahnya, namun pernyataan itu justru menunjukkan reputasi yang buruk dari SBY sebagai seorang pemimpin negara.

"Pernyataan SBY itu memukul diri sendiri. Mungkin SBY sedang stres," kata Adhie saat berbincang dengan Okezone, Rabu (25/7/2012) malam.

Menurut Adhie, Indonesia sejatinya memiliki kualitas pemberantasan korupsi yang bagus di tingkat ASEAN. Hanya saja, jumlah koruptor yang ada di Indonesia begitu banyak dibanding negara lain. "Jadi tenaga pemberantasan korupsi tidak sebanding dengan jumlah koruptornya," terangnya.

Adhie menegaskan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari Istana. Bila SBY benar-benar ingin memberantas korupsi, maka dimulai dengan mencopot sejumlah menteri yang diduga terindikasi korupsi. "Sserahkan ke proses hukum!" tegasnya.

Paling tidak, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, harus ditendang dari Kabibet Indonesia Bersatu jilid II.
"Muhaimin dalam kasus alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), sedangkan Andi Mallarangeng dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang," urainya.

Sayangmya, Menurut Adhie, SBY justru terkesan melindungi mereka. Indonesia tetap menjadi negara terkorup di mata internasional, apabila Istana tetap memelihara orang-orang yang terindikasi korupsi. "Hukum di Indonesia itu jadi seperti mata pisau. Tajam di bawah tapi tumpul di atas," kata Adhie.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas di kantor Kejaksaan Agung, kemarin, Presiden SBY mengatakan rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi mendapat nilai merah. Selain pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, gangguan keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) juga mendapat nilai yang sama miring.

"Yang dianggap makin merah adalah penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan masih terjadi ganggung kamtibmas yang sifatnya horizontal, bukan kekerasan negara terhadap rakyat tapi konflik komunal secara horizontal," ujar Presiden dalam sambutanya saat rapat kabinet, Rabu kemarin.
(put)

SBY Harus Berani Pecat Menteri yang Terindikasi Korupsi Gallery