DPR Desak Kapolri Audit Operasi Pengamanan PTPN

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Al Habsy, heran dengan cara kerja kepolisian dalam menyelesaikan konflik agraria. Menurut dia, cara kepolisian melakukan pengamanan sengketa lahan perkebunan PTPN di desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang menyebabkan jatuhnya korban tewas dan luka, menunjukkan, polisi bukan lagi pengayom dan pelindung rakyat.  
 
Padahal, kata Aboebakar, konflik agraria yang menyebabkan jatuhnya korban bagi warga pernah terjadi di Sape, Nusa Tenggara Barat (NTB), namun hal serupa masih terjadi lagi.
 
“Saya tak paham orientasi kerja Polri dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria. Terus terang saya juga bingung menjawab ketika ditanya mereka itu bekerja untuk siapa. Tewasnya warga sipil di Ogan Ilir seharusnya tidak boleh lagi terjadi. Bukankah tahun kemarin sudah ada kejadian serupa? Bukankah hal ini juga pernah terjadi di Sape, NTB? Lantas kenapa kita belajar dari semua itu, kenapa mesti harus ada korban lagi,” ungkap Aboebakar kepada Okezone, Senin (30/7/2012).
 
Bahkan, dia semakin heran dengan alasan kepolisian yang mensiagakan pasukan Brimob di lokasi kejadian. Semestinya pasukan polisi itu ditarik mundur karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusai (Komnas HAM) telah merekomendasikan penarikan pasukan kepolisian dalam setiap konflik agraria.
 
“Sampai saat ini, saya belum mendapat penjelasan kenapa Brimob masih dipertahankan di perkebunan. Apa urgensi penempatan mereka di sana. Bukankah Komnas HAM sudah merekomendasikan penarikan Brimob dari wilayah yang kerap terjadi konflik agraria,” jelas dia.
 
Hal yang perlu diingat kata politikus PKS itu, tugas pokok Brimob adalah menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) berkadar tinggi, utamanya kejahatan terorganisir bersenjata api seperti terorisme, bom, dan Kimia, Biologi dan Radio aktif (KBR). “Lantas apa urusannya mereka mengamankan lahan perkebunan?,” tanyanya.
 
Bahkan, kata dia, pada rapat kerja terakhir Komisi III dengan Kapolri, hal seperti ini pun menjadi pembahasan yang serius dan selalu ditanyakan berulang-ulang. Namun, kenapa Polri masih mengedepankan pendekatan senjata dibandingkan pendekatan persuasif.
 
“Kita sudah mencapai kesepemahaman bahwa Polri harus mengutamakan pendekatan yang persuasif, bukan dengan mengumbar tembakan. Salah satu kesimpulan yang dicapai bahwa Polri akan mengedepankan upaya preemtif dan preventif untuk menjaga Kamtibmas, lantas kenapa masih memakan korban seperti ini,” imbuhnya.
 
Bagi Aboebakar, operasi tersebut harus diaudit untuk mengetahui siapa di belakang peristiwa itu. “Saya kira Kapolri perlu meminta penjelasan Kakor Brimob mengenai penugasan Brimob untuk pengamanan perkebunan. Perlu ada audit kinerja atas operasi yang dilakukan, atas permintaan siapa dan dibiayai dari anggaran mana. Saya rasa ini adalah sentilan keras atas tema HUT Bhayangkara ke-66 yang mengusung semangat antikekerasan dan pelayanan prima,” pungkasnya.

(hol)

DPR Desak Kapolri Audit Operasi Pengamanan PTPN Gallery