Priyo Budi Santoso (foto: dok. okezone)
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ketidaksepakatan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso dengan pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965 lantaran Golkar tidak ingin disebut sebagai partai yang selama Orde Baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengungkapkan, pengungkapan kasus pelanggaran HAM 1965 itu sangat penting demi mengurai garis batas. Sehingga bisa diketahui siapa yang salah dan siapa yang tidak bisa diajak untuk membangun bangsa.
"Membuka sejarah lama itu penting untuk membangun garis batas, apa yang salah dan apa yang tidak, siapa yang salah siapa yang tidak salah dimasa lalu. Dengan demikian kita tahu siapa yang bisa diajak membangun negeri dan apa yang tidak boleh diulangi, seperti kekerasan," ungkap Haris kepada Okezone melalui pesan singkatnya, Rabu (25/7/2012) malam.
Ketidaksepakatan Priyo, kata Haris sudah bisa ditebak, karena pelanggaran HAM 1965 juga tidak lepas dari peran Partai Golkar yang berkuasa saat itu.
"Priyo bicara seperti itu karena dia dari Golkar, partai yang selama Orde Baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM. Dia mewakili kepentingan Golkar untuk diselamatkan dari penghukumannya atas kesalahan dimasa lalu," jelas dia.
Haris menyarankan Priyo agar bertemu langsung dengan keluarga korban HAM. KontraS mengecam sikap Priyo yang dinilai sebagai tokoh ancaman yang mewarisi karakter Orba Baru dan menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, KontraS akan melakukan protes keras terhadap sikap pernyataan Priyo yang dinilai melukai hati keluarga para korban HAM.
"Priyo juga tidak mengerti UU No. 26, bahwa ada kewajiban hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM dimasa lalu. Usul saya, Priyo bertemu saja dengan keluarga korban yang anaknya dihilangkan, dibunuh dan disiksa dimasa lalu. Priyo patut dijadikan sebagai tokoh ancaman kemanusiaan di Indonesia. Dia mewarisi karakter Orde Baru. KontraS akan protes resmi ke DPR," tukas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mengatakan, jika masyarakat atau pihak-pihak tertentu terus berusaha untuk mengungkit tragedi tersebut, malah akan semakin membangkitkan kembali sentimen masyarakat antara umat muslim dengan simpatisan PKI.
Priyo pun mengatakan, agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar fokus terhadap kasus-kasus HAM pada periode pascareformasi saja.
(put)
0 comments:
Post a Comment