Warga Jakarta Nilai Penanganan Kekerasan Massa Buruk

Ilustrasi

JAKARTA - Maraknya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas tertentu terhadap ormas atau  kelompok masyarakat lainnya merupakan masalah yang menjadi keprihatinan warga Jakarta. Termasuk yang dilakukan oleh Geng Motor yang juga sempat membuat resah aparat kepolisian.

Berdasarkan hasil polling MNC Media Research yang diumumkan, Senin (16/7/2012), 78,9 persen responden mempersepsi usaha pemerintah untuk menangani kekerasan massa buruk (41,8%); sementara 28,7% menjawab sangat buruk.

Meski keberadaan ormas dijamin dan dilindungi UU dan UUD, sepak terjang beberapa ormas telah mencederai semangat demokrasi. Beberapa ormas telah identik dengan tindak intimidasi, penyerangan, dan kekerasan. Penanganan pemerintah terhadap aksi-aksi negatif mereka tersebut, dipersepsi buruk oleh responden.

Khusus untuk geng motor, Sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, berpendapat, fenomena ini terjadi karena pembangunan kota yang tidak menyediakan ruang publik yang memadai. Sehingga, warga kota mencari ruang penyaluran aktivitas, seperti yang dilakukan komunitas pesepeda motor.

"Namun, tentu saja masalah ini terkait erat dengan kurangnya lapangan kerja yang tersedia," kata Imam.

MNC Media Research juga melakukan survei terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan di Ibu Kota. Angka urbanisasi dari waktu ke waktu semakin meningkat, terutama ke kota-kota besar yang dianggap sebagai magnet sumber mencari penghidupan, khususnya Jakarta.

Arus urbanisasi tak mungkin dibendung, apalagi dilawan. Mau tak mau, usaha untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi dampak urbanisasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dalam setahun (2010-2011) jumlah penganggur di Jakarta bertambah 5.240 orang.

Jumlah yang meningkat disebabkan oleh rendahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta ketidaksesuaian antara lowongan kerja yang ditawarkan dan kualitas pencari kerja. Pemda DKI sudah membuka program pelatihan kerja di balai latihan kerja, tapi rupanya jumlah kursi yang disediakan tak pernah dapat mengejar jumlah pencari kerja seiring peningkatan arus urbanisasi ke Jakarta.

Berdasarkan polling, 75% publik Jakarta menyatakan bahwa lapangan kerja dianggap tidak merata. Isu ini berada di peringkat ke-3 sebagai masalah yang paling dianggap memprihatinkan. Sebelumnya, warga Jakarta juga nilai kinerja pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi buruk.

Polling melalui telepon ini dilakukan oleh MNC Research pada 8 Juli 2012. Polling menjangkau 502 responden yang berusia 17 tahun keatas yang terpilih secara acak sistematis melalui buku telepon residensial terbaru, terbitan April 2012. Responden berdomisili di Jakarta. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan ambang kesalahan +/- 4,8 persen. Hasil polling tidak dimaksudkan untuk merepresentasi pendapat seluruh warga Jakarta. Polling ini merupakan rangkaian dari polling Nasional. Polling akan dilanjutkan ke kota-kota lain di Indonesia.
(trk)

Warga Jakarta Nilai Penanganan Kekerasan Massa Buruk Gallery