Sidang Isbat Bentuk Intervensi Pemerintah

Ribuan umat Islam melaksanakan Salat Tarawih di Mesjid Istiqlal (foto: Andika P.)

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, perbedaan penetapan awal bulan Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, tidak perlu adanya intervensi.

"Pemerintah tidak perlu mengintervensi keyakinan keagamaan dengan melakukan sidang isbat, karena itu bisa dianggap memasuki wilayah keyakinan dan itu bertentangan dengan UUD 1945. Tapi pemerintah mengayomi seluruhnya menghormati bahkan mungkin mendorong untuk memfasilitasi," ucapnya kepada wartawan saat Milad 51 Ikatan Pelajar Muhammadiyah di kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2012).

Kata Din, Muhammadiyah berpendapat bahwa sidang Isbat menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Djulhizah tidak perlu dilakukan. "Kalau rapat itu dilakukan berarti pemerintah melakukan intervensi," tambahnya.

Din meminta, penetapan awal Ramadan biarkan menjadi pilihan masing-masing umat. "Toh perbedaan itu tidak setiap tahun, perbedaan itu secara teoritas hanya sekali dalam 4 tahun. Dan untuk kali ini besar kemungkinan idul fitrinya sama, Muhammadiyah puasa 30 hari, mungkin pemerintah 29 hari," tuturnya.
(ris)

Sidang Isbat Bentuk Intervensi Pemerintah Gallery