Sengketa Tanah, Warga Minta DPRD Gowa Turun Tangan

Ilustrasi

GOWA - Ratusan warga Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendatangi Gedung DPRD Gowa. Mereka meminta wakil rakyat memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait agar rencana eksekusi tanah dan rumah warga, dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa.

Koordinator aksi, Andi Muhammad Yusuf Amiruddin, mengatakan, PN Sungguminasa harus meninjau ulang putusan MA terkait eksekusi tanah di Kelurahan Tompobalang karena dinilai ada kekeliruan yang dibuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat melakukan pengukuran lahan.

"Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel harus melakukan investigasi. Kami menduga ada mafia tanah oleh oknum tertentu, sehingga merugikan warga," kata Yusuf, Senin (16/7/2012).

Sebelumnya, Juru sita PN Takalar, Saiful, mengatakan, eksekusi dilakukan setelah putusan MA turun. Kasus sengketa lahan yang bergulir sejak 2007 lalu ini berhasil dimenangkan oleh penggugat.

"Lahan seluas 1.500 meter persegi yang dikuasai oleh Muhammad Nur Daeng Nurung segera dikosongkan karena dimenangkan penggugat setelah kasusnya bergulir mulai di PN Takalar, Pengadilan Tinggi (PT), hingga banding ke MA," katanya.

Meski keluarga Muhammad Nur Daeng Nurung, bersama pengacaranya Abdul Razak, meminta agar eksekusi ditunda, namun pihak juru sita tetap membongkar rumah semi permanen tersebut.

Saat rumah tersebut dibongkar, pemilik rumah histeris dan berusaha menghalangi petugas, namun polisi berbekal tameng dan pentungan berhasil mengamankan keluarga pemilik rumah tersebut.

"Saya tidak terima, putusan pengadilan tidak adil. Tanah yang saya tinggali ini sudah saya tempati sejak puluhan tahun lalu. Apalagi saya punya tanda bukti kepemilikan," kata Muhammad Nur, di hadapan petugas.
(Baharuddin/Koran SI/ris)

Sengketa Tanah, Warga Minta DPRD Gowa Turun Tangan Gallery