Kejagung Disebut Terkorup, Ini Komentar Jaksa Agung

Jaksa Agung Basrief Arief (Foto: Putra Mandar/ Okezone)

JAKARTA - Jaksa Agung RI Basrief Arief mengaku prihatin dan menyesalkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) institusi paling korup.

Sebelumnya Fitra menilai, korupsi di Kejagung diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, hal itu dengan tegas dibantah Basrief.

"Saya prihatin dan saya sesalkan. Walaupun sudah diklarifikasi oleh Fitra, ada tiga hal ada terkait PNBP itu PNBP berkaitkan dengan perstek dan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak seluruh anggaran, kalau seluruh anggaran saya katakan anggaran kita cuma Rp6,7 triliun, sementara yang dibilang korupsi koruptor Rp5,4 triliun kan enggak masuk akal tapi sudah diklarifikasi," terang Basrief di Kantor Kejagung, Jakarta, Minggu (22/7/2012).

Dia menjelaskan, dirinya juga sudah melakukan klarifikasi kepada Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) soal masalah PNBP tersebut. Kata dia, semua PNBP sudah dikembalikan ke negara semua.

"Kalau yang berkaitan dengan putusan perstek itu terkait dengan denda tilang, denda tilang itu kan uangnya tidak ada kejaksaan uangnya ada di bank ada di BRI nah mungkin memerlukan pembahasan khusus, misalnya seorang itu meletakkan uang denda dibilang Rp100 ribu misalnya dan bayar 75 ribu sisanya 25 ribu dan uang itu ada uangnya setiap saat mereka minta uang itu ada itu bisa dengan membuktikan tanda bukti kalau mereka sudah diputus di pengadilan," paparnya.

Fitra sebelumnya, mensinyalir berdasarkan pendalaman dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat kementerian atau lembaga di bawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpotensi korupsi dalam penggunaan anggaran tahun 2008-2010. Potensi korupsi tersebut paling tinggi disumbang oleh Kejaksaan Agung dengan total Rp5,4 triliun.

Berikut 10 kementerian yang menurut Fitra paling merugikan anggaran negara tahun 2008-2010:
 
1. Kejaksaan Republik Indonesia dengan kerugian negara Rp5,4 triliun
2. Kementerian Keuangan dengan kerugian negara Rp5,3 triliun
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kerugian negara Rp3,3 triliun
4. Kementerian Kesehatan dengan kerugian negara Rp332 miliar
5. Kementerian ESDM dengan kerugian negara Rp319 miliar
6. Kementerian Kehutanan dengan kerugian negara Rp163 miliar
7. Kementerian Sosial dengan kerugian negara Rp157 miliar
8. Kementerian Agama dengan kerugian negara Rp119 miliar
9. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kerugian negara Rp115 miliar
10. Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kerugian negara Rp102 miliar
(put)

Kejagung Disebut Terkorup, Ini Komentar Jaksa Agung Gallery