DPR Tak Boleh Intervensi Pemilihan Deputi dan Direktur KPK

Ilustrasi (foto: Okezone)

JAKARTA -  Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, mengaku tidak sepakat dengan keinginan sebagian komisi yang meminta penurunan standarisasi pada seleksi beberapa Deputi dan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih kosong.

"Walaupun kita menilai bahwa rekruitmen oleh KPK lamban tapi itu kewenangan KPK, karena baik buruknya KPK itu tanggung jawab pimpinan. Kita tidak bisa intervensi terhadap rekruitmen KPK," tegas Bambang kepada wartawan saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (23/6/2012).

Menurutnya, kenginan sebagian anggota Komisi III untuk menurunkan standarisasi pemilihan beberapa jabatan petinggi KPK itu merupakan hak DPR dalam menyampaikan pendapatnya. Namun, dirinya mengaku tidak sependapat dengan teman-temannya tersebut.

"Saya tidak setuju dan lebih menyerahkan sepenuhnya kepada komisioner KPK karena baik buruknya kembali merekalah yang tahu, dan yang tahu kebutuhannya mereka, kami meminta kepada KPK hingga Desember 2012, itu sesuai dengan janji penyelsaian Century oleh KPK," simpulnya.

Seperti diketahui, beberapa posisi penting di KPK masih kosong seperti Deputi Bidang Penindakan, Deputi Pencegahan, Direktur Penyidikan, dan Direktur Gratifikasi, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dan Komisi III DPR, Kamis lalu, Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan untuk jabatan-jabatan tersebut memerlukan kualitas yang baik.
(sus)

DPR Tak Boleh Intervensi Pemilihan Deputi dan Direktur KPK Gallery