Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Karut marut pengelolaan TKI diyakini berkontribusi atas menurunnya peringkat Indonesia dalam survei Found for Piece (FFP). Karena itu diperlukan aksi bersama untuk memperbaiki nasib para pahlawan devisa tersebut.
“"Ya masalah TKI ini jelas memberi kontribusi kegagalan kepada pemerintah," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh Djatiutomo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Dia menjelaskan, masalah kesejahteraan TKI bukan hanya urusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tapi juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kebijakan perlindungan bagi TKI yang berangkat itu dasarnya adalah Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2010 dan BNP2TKI tidak terlibat dalam pembuatan keputusan itu," jelas Poempida.
Salah satu, perlindungan yang dibuat melalui Permen tersebut memakai mekanisme asuransi. Diakuinya, Panitia Kerja (Panja) Konsorsium Asuransi Komisi IX DPR RI telah mengidentifikasi adanya permainan penolakan klaim dari konsorsium asuransi tersebut.
"Ada 10 ribuan TKI yang klaimnya ditolak dan total klaim yang dibayar hanya Rp29 miliar dari dana yang terkumpul sebesar Rp300-an miliar," terangnya.
Politikus Golkar ini menegaskan, bila Konsorsium Asuransi TKI hanya berorientasi komersial dan bukan berorientasi sosial, berarti pemerintah telah gagal dalam menyediakan perlindungan kepada para TKI.
"Saran saya bubarkan konsorsium asuransi ini, buat pola perlindungan yang baru. Laksanakan moratorium pengiriman TKI sampai pola perlindungan yang lebih baik ada," tutupnya.
Negara gagal memiliki beberapa ciri-ciri. Indikator umumnya adalah negara yang pemerintah pusatnya dinilai sangat lemah atau tidak efektif mengontrol negaranya, buruknya layanan publik, tingkat korupsi dan kriminalitas, jumlah populasi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam. Tahun 2011, Indonesia menduduki posisi 64. Peringkat Indonesia turun menjadi posisi 63 di antara 177 negara di dunia.
(ful)
0 comments:
Post a Comment