Jimly Menilai Presiden Inkonsisten di Kasus Corby

Jimly (Foto: Dok Okezone)

DEPOK - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai grasi lima tahun terhadap warga negara Australia Schapelle Leigh Corby, sah-sah saja, asal dilakukan dengan prosedur yang benar.
 
“Sepanjang menyangkut prosedur, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah mengenai transparansi dan konsistensi,” katanya di Depok, Selasa (29/5/2012).
 
Yang menjadi persoalan, sambung dia, kebijakan pemerintah bertolakbelakang. Di satu sisi memperketat pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, di sisi lain malah mengabulkan grasi lima tahun kepada Corby. “Jadi kontra ketika ada remisi untuk koruptor, tetapi untuk narkotik justru diberikan,” tandasnya.
 
Terpidana kasus narkotika dengan hukuman 20 tahun penjara, Schapelle Leigh Corby, tercatat sudah dua kali mengajukan grasi.
 
Permohonan pertama warga Australia itu ditolak. Namun, pengajuan kedua kalinya membuahkan hasil. Corby mendapat diskon hukuman 5 tahun penjara dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 
“Corby sudah menjalani pidana sejak 2004 sampai 2012 (sekitar 7,5 tahun) dan yang bersangkutan sudah dua kali mengajukan permohonan grasi,” ujar Deputi Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Soelistyo, beberapa waktu lalu.
 
Pemberian grasi, menurut Soelistyo, merupakan hak prerogratif Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2002 tentang Grasi. Dia juga memastikan, pemberian grasi oleh Presiden SBY terhadap Corby sudah dipertimbangkan secara komprehensif dan sudah melalui tahapan-tahapan formal. Baik pertimbangan Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Kejagung, maupun pertimbangan dan berbagai masukan dari sumber lain.
 
Sementara itu, Menkum HAM, Amir Syamsuddin, mengungkapkan beberapa alasan pemberian grasi kepada Corby. Di antaranya, pemberian hukuman ringan bagi pelanggaran hukum terkait kepemilikan ganja di beberapa negara. Faktor lainnya, yaitu alasan kemanusiaan bagi Corby.

(ful)

Jimly Menilai Presiden Inkonsisten di Kasus Corby Gallery