Komunikasi Politik di Internal Demokrat Pecah

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan usulan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menyarankan agar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng mundur dari jabatannya, tidak tepat. Menurutnya, yang berhak mencampuri suatu jabatan menteri ialah presiden.

"Seharusnya Ruhut berbicara bukan dalam konteks Andi sebagai menteri tapi lebih berbicara Andi sebagai kader Demokrat. Jadi, bukan kapasitas Ruhut berbicara seperti itu. itu adalah hak-hak prerogratif presiden," kata Yunarto saat berbincang dengan Okezone, Jumat (1/6/2012).

Menurut Yunarto, yang terpenting ialah bagaimana partai berlambang bintang mercy itu tidak membiarkan masalah tersebut terus terjadi yang membuat keruh internal partai.

"Bagaimana lontaran-lontaran yang membuat keruh dan terus terjadi, sehingga betul-betul akan memecah belah Demokrat. Bahkan secara psikologis ke kader daerah," tambahnya.

Yunarto juga menyayangkan situasi dan konflik Partai Demokrat berada di panggung terbuka.

"Situasi dan konflik internal di Parta Demokrat yang terjadi di panggung terbuka, ini salah satu titik lemah di Partai Demokrat. Bukan masalah hukum, kalau masalah hukum setiap partai pasti ada, tetapi yang membedakan mereka adalah satu suara," tuturnya.

Partai Demokrat jelas pecah dalam sisi komunikasi antarkader. "Kalau dari sisi komunikasi politik jelas pecah, perbedaan suara cukup tajam. Seharusnya jangan di panggung terbuka." tutup dia.
(put)

Komunikasi Politik di Internal Demokrat Pecah Gallery