RUU Keistimewaan DIY Masih Buntu

(Foto: koran SI)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaaan Yogyakarta hingga kini masih belum menemukan hasil.

Menurut Wakil Ketua Komisi II dari fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, hal ini disebabkan karena proses negosiasi masih alot.

"Hal ini karena negosiasi politik yang belum menuai titik temu. Sikap politik pemerintah masih tidak menginginkan Sultan untuk ditetapkan tetapi melalui pemilihan," tuturnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (01/06/2012).

Di Yogyakarta, menurut Ganjar, seluruh anggota DPRD, kecuali Partai Demokrat, telah menyetujui bahwa posisi Gubernur DIY dijabat oleh Sultan.

"Kalau di Yogyakarta semua DPRD sudah setuju semua kecuali Partai Demokrar, bahwa Sultan itu ditetapkan sebagai gubernur DIY. Tidak melalui pemilihan," imbuhnya.

Sementara itu, di DPR pusat terkaji sebuah kejutan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya mendukung justru menolak penetapan Sultan sebagai Gubernur.

"Di DPR pusat juga peta politiknya juga seperti itu (DPRD Yogyakarta). Namun, kabar terakhir PAN berbelok arah dan berubah pikiran merapat ke partai Demokrat," terangnya.

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan, dalam pembahasan masalah ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Sultan hendaknya dilibatkan. Kedua pemimpin tersebut harus melakukan sebuah negosiasi yang diharapkan bisa mencapai jalan keluar.

"Seharusnya sikap politik dari masing-masing pemimpin baik itu Sultan yang memimpin di DIY dan SBY yang menjadi Presiden duduk satu meja untuk menentukan negosiasi politik. Harusnya melibatkan kedua pemimpin tersebut," pungkasnya.
(crl)

RUU Keistimewaan DIY Masih Buntu Gallery