KPK Pelajari Dugaan Penyelewengan Dana Bansos

Ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dana bansos di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah diterima KPK. Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, aduan tersebut sedang dipelajari.

”Sesuai prosedur, laporan yang masuk akan melalui sejumlah proses di KPK. Di antaranya di telaah laporan, telaah dokumen, baru disimpulkan sejauh mana dugaan tindak korupsi yang dilaporkan sudah mengarah pada fakta,” kata Johan, Minggu (8/6/2012).

Jika kemudian ditemukan bukti-bukti yang menguatkan terkait dugaan tersebut, sudah bisa dipastikan KPK akan segera menindaklanjuti ke tahap berikutnya yakni, penyidikan atas temuan-temuan yang menguatkan.  
 
"Jika seluruh proses sudah dilakukan dan ada kesimpulan yang menguatkan, pasti langsung dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tapi jika materi laporan dan bukti-bukti dinilai kurang, kamipun akan beri keterangan," ungkapnya.

Penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) yang diduga dilakukan pejabat di Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp15.511 miliar dilaporkan Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparans (KOMITs) dan Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa NTT (FKPM NTT).

Juru bicara KOMITs, Tommy D.J, mengatakan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT tahun anggaran 2010 menunjukan amburadulnya pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Dana bansos bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat diduga digunakan untuk kegiatan pejabat Pemprov NTT.

”Salah satunya digunakan untuk menyewa pesawat seperti sewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur Rp27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp46 juta, dan sewa helikopter Rp14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara,” ujarnya.
(trk)

KPK Pelajari Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Gallery