Komnas Perempuan Desak Polri Ikut Cegah KDRT

JAKARTA - Komnas Perempuan mendesak tiga institusi penegak hukum, yakni kepolisian, Kejaksaan Agung dan pengadilan, mencegah keberulangan kriminalisasi atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 
"Reviktimisasi dialami oleh para korban KDRT akibat proses hukum yang berjalan hanya mempriotaskan kepentingan hukum semata. Penegakan hukum hanya diukur berdasarkan laporan dan terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."
 
Hal itu dipaparkan oleh Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati, dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Jakarta, Senin (2/7/2012).
 
Dikatakan olehnya, ketiga jajaran institusi penegak hukum tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta membangun mekanisme dalam penelitian perkara menggunakan analisis sosial dan gender.
 
"Petugas kepolisian yang sedang menangani perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum mampu menentukan korban dan pelaku sehingga dalam penangananya tidak memposisikan korban sebagai pelaku," terangnya.
 
"Kejaksaan Agung melakukan pengawalan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Jaksa Agung RI nomor SE- 007/A/JA/II/2011 tentang penangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Mudah-mudahan dengan SE tersebut Kepala Kejaksaan Negeri dalam menugaskan Jaksa Penuntut Hukum memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus perempuan," sambung Sri.
 
Komnas Perempuan tahun 2011 mencatat 60 persen korban KDRT mengalami kriminalisasi salah satunya Danersih (38) yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya sejak tahun 2000. Hal ini diperkuat dengan kesaksian salah seorang anaknya, yang menyatakan dalam hitungan satu minggu rata-rata mendapat penganiayaan sebanyak empat kali.

(lam)

Komnas Perempuan Desak Polri Ikut Cegah KDRT Gallery