IPW Tuding Polri Palak Perusahaan Jasa Keamanan Rp682 M

Ilustrasi (foto: Okezone)

JAKARTA- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri menghentikan aksi pungutan liar terhadap perusahaan jasa pengamanan. Bahkan IPW menuding Polri telah menerima uang pungutan liar dari perusahaan jasa keamanan lebih dari Rp682 milyar per tahun.

"Untuk itu IPW mendesak dilakukan audit terhadap kekayaan maupun rekening pejbat Polri yang menangani ijin perusahaan-perusahaan tersebut," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, dalam pesan elektroniknya kepada Okezone, Rabu (11/7/2012).

Saat ini, lanjut Neta, di Indonesia ada 632 perusahaan jasa pengamanan. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri. "Izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa," katanya.

Neta mengatakan setiap satu surat izin perusahaan jasa pengamanan dipungli Rp7,5 juta di tingkat Polda dan Rp7,5 juta di tingkat Mabes Polri. Setiap enam bulan izin tersebut harus diperpanjang.

"Dan satu paket ijin tsb untuk satu lokasi pengamanan. Jika memiliki tiga lokasi pengamanan Polri mewajibkan perusahaan tersebut miliki tiga paket surat ijin," paparnya.

Pungutan liar terhadap perusahaan jasa pengamanan adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Sebab tugas perusahaan itu adalah membantu kepolisian. "Jika pihak-pihak yang membantu polisi masih juga dipungli polisi, ini jelas sangat tidak bermoral. Jika aksi pungutan liar ini tetap dibiarkan IPW mendesak Polri segera melepaskan Pin Anti KKN yang dikenakan setiap anggotanya. Sebab penggunaan pin tersebut seperti tidak punya arti apa-apa. Sebab pungutan liar dan KKN masih terjadi dimana-mana," pungkasnya.
(ugo)

IPW Tuding Polri Palak Perusahaan Jasa Keamanan Rp682 M Gallery