Biaya Parpol Mahal, DPR Kongkalikong dengan Pejabat

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie mengamini pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya kongkalingkong antara pejabat pemerintah dengan anggota dewan.
 
Dia menganggap hal tersebut biasa dilakukan untuk menutup besarnya biaya operasional partai politik.

"Parpol butuh biaya besar, inilah terjadinya kongkalikong antara legislatif dan eksekutif," kata Marzuki dalam diskusi Warning Menteri Parpol, di SINDO Radio, Jakarta Pusat, Senin, (23/7/2012).


Hal senada juga dikatakan oleh Sekjen DPP PPP, M. Romahurmuziy. Menurutnya, perlu
adanya reformasi pembiayaan partai politik dan semua komponen bangsa untuk dapat duduk bersama.

"Contohnya untuk Pilkada DKI saksi setiap pasangan calon dibiayai Rp100.000 dan ada 15 TPS ini untuk satu orang, kalau kita kalikan jadi berapa," terangnya.

Dia menambahkan, partai politik itu pasti dibiayai oleh pengusaha atau calegnya. "Kalau bukan pengusaha, kalau enggak calegnya," ungkapnya.


Sebelumnya SBY mengatakan mengetahui adanya kongkalingkong yang terjadi antara pejabat pemerintah dengan anggota dewan. Namun dirinya memilih untuk diam agar tidak terjadi kegaduhan politik.

"Saya tahu banyak hal, meski tidak selalu banyak bicara, saya hemat bicara, supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak tetapi saya tahu dan saya mengikuti. Sekarang pun masih ada yang berani di antara parlemen mengajak eksekutif atau kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya, sekian persen anggarannya tolong dikeluarkan, Masya Allah, Nauzubillah, luar biasa," ujar SBY, Kamis, 19 Juli lalu.

Presiden tak main-main, dia mengaku mempunya data akurat terkait keterlibatan sejumlah pejabat negara dan anggota dewan."Saya punya informasi yang sahih tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK utamanya ditambah penegak hukum yang lain," terangnya.

(ydh)

Biaya Parpol Mahal, DPR Kongkalikong dengan Pejabat Gallery