Monday, June 4, 2012

PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi

Ilustrasi (Foto: PKS)
Ilustrasi (Foto: PKS)

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menyepakati jika Undang-Undang Pilpres yang sebentar lagi akan dibahas di DPR mencantumkan peraturan mengenai sekretariat gabungan (setgab) koalisi. Bahkan PKS berharap agar UU pilpres tidak diubah.
 
"Jangan sampai menghabiskan enegri kalau memang enggak ada substansi yang dirubah. Kalau masih memungkinkan tak diubah, masih lebih baik. Ada kepastian untuk membuat perencanaan politik di 2014. Artinya UU Pemilu sudah selesai, biarkan parpol ada di agenda itu di 2014 dan pilpres tak perlu ada perubahan," ungkap anggota DPR dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (05/06/2012).
 
Penolakan PKS tersebut disebabkan karena partai berbasis Islam tersebut menganggap bahwa tidak ada pola apapun yang bisa mengatur terkait kerjasama politik dalam pemilihan presiden.
 
"Saya enggak sebut koalisi, karena tak ada di pola kerja sama politik bisa diatur untuk mendukung capres. PKS itu dari awal membangun tradisi kerja sama politik. Tidak ada UU, tak ada tradisi koalisi, kita buat piagam," sambungnya.
 
Seperti diketahui, usulan pengaturan hal tersebut muncul dari PPP dan PKB yang menginginkan agar setgab koalisi turut diatur di dalam UU Pilpres. Sementara itu, menurut Mustafa usulan tersebut sangat terlihat subjektif.
 
"Apakah sebagai reaksi yang subjektif atau ada kajian objektifnya. Kalau sangat terasa aroma internal dari partai. Itu kita sayangkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Jangan masalah internal partai kemudian dibawa-bawa sampai merubah UU," tegas Mustafa.
 
Kendati demikian, Mustafa menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melarang atau mencegah jika memang UU Pilpres dilakukan perubahan. Asalkan poin yang dirubah di luar dari konteks koalisi.
 
"Kalau perubahan, itu hanya parsial, amandemen beberapa pasal, dibuat mudah. Misalnya masalah waktu, mungkin ada kajian mendalam boleh juga soal kerja sama politik dalam mendukung pilpres yang didukung," pungkasnya.

(lam)

PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi Gallery

PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi

0 comments:

Post a Comment